Prabowo Panggil Menteri hingga Panglima TNI untuk Rapat Bahas Tambang Ilegal

PRESIDEN Prabowo Subianto memanggil jajaran menteri Kabinet Merah Putih beserta panglima TNI, Kapolri dan Jaksa Agung membahas penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal. Mereka dipanggil Prabowo ke kediamannya di Hambalang, Sentul, Jawa Barat, Selasa, 19 Agustus 2025.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan rapat itu digelar Selasa malam setelah kepala negara mendadak memanggil sejumlah menteri dan pimpinan lembaga penegak hukum dan militer ke kediamannya.

“Dalam pertemuan tertutup sekitar lebih dari 4 jam tersebut, Presiden Prabowo meminta update dari beberapa persoalan penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal,” kata Teddy dalam unggahan Instagram resminya, @sekretariat.kabinet, 20 Agustus 2025.

Dalam unggahan itu, Teddy menguggah foto sejumlah menteri yang hadir. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. 

Presiden Prabowo sempat menyinggung tambang ilegal dan kawasan hutan dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI pada 15 Agustus 2025. Saat itu, ia memperingatkan para jenderal yang menjadi beking pengusaha tambang ilegal. Prabowo menegaskan tidak ragu menindak jenderal baik dari TNI atau ke kepolisian bila menjadi beking pengusaha tambang ilegal.

“Saya beri peringatan, baik jendral dari TNI atau jenderal dari polisi, atau mantan jendral, tidak ada alasan. Kami akan bertindak atas nama rakyat,”kata Prabowo saat di Kompleks Parlemen, Gedung Nusantara, Jakarta.

Kepala negara mengatakan ada 1.063 tambang ilegal dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 300 triliun. Prabowo menegaskan berupaya menindak pelaku tambang ilegal itu.

Dia memperingatkan para jenderal untuk tidak menjadi beking pengusaha tambang ilegal. Bila tetap berani, Prabowo akan memerintahkan Panglima TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak dengan tegas.

"Nanti saya bilang ke panglima dan Kapolri, kalau anda mau ke provinsi ini, pakai pasukan dari provinsi lain, jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu,” kata Prabowo.

Sebagai purnawirawan militer, Prabowo mengatakan sudah mengetahui kondisi tambang ilegal. Dia pun meminta tentara muda tidak macam-macam. Ketimbang melindungi pengusaha yang melakukan tambang ilegal, Prabowo meminta mereka untuk mengajukannya menjadi sebuah koperasi sehingga menjadi legal.

Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mengingatkan anggota partainya tidak terlibat melindungi tambang ilegal. Bila ada yang terlibat, Prabowo meminta mereka untuk menjadi justice collaborator. “Anda laporan saja, karena walaupun kau Gerindra, tidak akan dilindungi,” kata dia.

Pada kesempatan itu pula, Prabowo bilang pemerintah Indonesia sudah menguasai 3,1 juta hektare lahan. Penguasan lahan itu diperoleh setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan.

Dia menjelaskan, dari 5 juta hektare, ada 3,7 juta hektare yang melanggar aturan. Sebanyak 3,1 juta hektare itu sudah dikuasai kembali.

Jadingan Advokasi Tambang (JATAM) menilai pidato Prabowo soal penanganan tambang ilegal hanya berisi retorika kosong dan tidak menyentuh akar persoalan. Tim Divisi Kampanye JATAM Alfarhat Kasman mengatakan, realitas selama puluhan tahun terakhir menunjukkan hal sebaliknya. Menurut dia, kekayaan alam memang dikuasai negara, tetapi hasilnya tidak kembali pada rakyat. 

"Justru segelintir korporasi besar yang menikmati keuntungan, baik yang memiliki kedekatan langsung dengan lingkaran istana dan parlemen, maupun para pebisnis yang merangkap sebagai politisi di Senayan (DPR) dan istana," kata Kasman melalui keterangan tertulis pada Ahad, 17 Agustus 2025.  

Menurut Kasman, Prabowo berbicara lantang mengenai lebih dari seribu tambang ilegal yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Ada juga pernyataan soal regulator yang tidak akan gentar menghadapi figur besar yang ‘membekingi’ atau mendukung bisnis tersebut.

“Jika memang pemerintah tidak gentar, mengapa praktik ini dibiarkan berlangsung bertahun-tahun?” kata Kasman.

Menurut dia, para “aktor” di balik bisnis tambang ilegal sudah menjadi rahasia umum. Sejumlah media berkali-kali melaporkan keterlibatan politisi, aparat keamanan, hingga mantan pejabat tinggi dalam tambang ilegal. Ada juga perusahaan cangkang yang dibuat untuk menutupi praktik tambang ilegal.