Prabowo Kasih Zulhas Jabatan Baru, Ini Tugasnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mendapat tugas baru dari Presiden Prabowo Subianto. Penugasan itu untuk mempercepat pencapaian kedaulatan Indonesia di sektor pangan, energi, dan air.

"Inpres itu, satu kita diminta untuk mempercepat menuju kedaulatan, terutama pangan, energi, dan air. Ini kedaulatan bangsa sebetulnya, yaitu tiga pilar. Pangan, energi dan air," ucapnya usai rapat koordinasi tentang Implementasi Instruksi Presiden Nomor 14 tahun 2025 dan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2025 di kantornya, Rabu (20/8/2025).

"Yang kedua, Kepres itu dibentuk tim. Nah saya diperintahkan sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada pangan Energi dan Air Nasional.
Anggotanya banyak, ada 27 Kementerian Lembaga. Bersama dengan Menko Infrastruktur dan Kementerian terkait," tambahnya.

Prabowo memerintahkan Zulgas untuk melakukan koordinasi agar bisa merumuskan, termasuk kawasan prioritas mana untuk menjadi lumbung pangan baru Indonesia. Ada beberapa wilayah yang sudah disiapkan yakni di Merauke, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan.

"Saya diminta untuk mengkoordinasikan ini. Kemudian ini lagi satu kebijakan, karena ada kaitan dengan anggaran juga tahun 2026. Kalau jadi programnya nanti anggaran nggak masuk, nah problem kita biasanya di kementerian itu kan koordinasinya," bebernya.

"Jadi ini harus melahirkan hasilnya, outputnya, kedaulatan atau ketahanan pangan, energi dan air. Pangan itu dalam artian luas ya, bukan cuma padi dan jagung. Tapi pangan itu kan ada ikan, ada garam, ada sapi, susu, minyak, goreng, dan sebagainya," kata dia.

Selain itu, rapat itu membahas adanya hambatan pembayaran dengan nilai Rp 138 miliar, yang terjadi di beberapa pembangunan kawasan lumbung pangan. Seperti yang terjadi di Papua Selatan dan di Kalimantan, dimana ada permasalahan pembiayaan.

"Ada juga persoalan yang sudah dikerjakan tapi belum bisa dibayar karena alasannya belum ada," katanya.

"Tadi sudah dirapatkan mudah-mudahan yang tadi hambatan sudah hampir 5 - 6 bulan belum selesai akan kita selesaikan," sambungnya.

Zulhas menerangkan, hambatan itu akan diselesaikan dalam waktu 2 - 3 minggu mendatang. Sebabnya hal itu hanya permasalahan administrasi.

"Tagihannya belum banyak, Rp 138 miliar kira-kira tapi kalau ini banyak, yang lain juga ada menanti. Uangnya sudah ada, tapi belum bisa karena aturan-aturan yang perlu kita lengkapi," tuturnya.

(dce/dce)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article Video: Menko Zulhas: RI Punya Tantangan Wujudkan Kedaulatan Pangan