Pemprov Jabar juga Ingatkan Bahaya Gempa akibat Pergerakan Sesar Lembang

Ilustrasi(Dok Metro TV)

DOKUMEN Atlas Siaga Sesar Lembang (ASSL) yang kini dikelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) sangat penting, karena dokumen tersebut berfungsi layaknya alarm dini yang memberi sinyal akan potensi gempa bumi akibat pergerakan Sesar Lembang, sehingga bisa mencegah terjadinya sebuah peristiwa atau pencegahan dini.

Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi kemarin menyatakan fungsi dokumen ASSL, pencegahan dini dan pemerintah memperingatkannya. Diakui masih banyak warga yang cenderung sulit menerima peringatan jika bencana belum benar-benar terjadi. “Pemprov sudah ingetin dari sekarang nih, hati-hati Sesar Lembang. Saya sudah pidato dulu tuh, hati-hati loh ini Sesar Lembang, dari sekarang,” ungkapnya.

Karena itu, Dedi menekankan agar para kepala daerah, mulai dari bupati, wali kota, camat, hingga kepala desa, dapat segera menggerakkan warganya supaya lebih siap menghadapi potensi bencana. “Ini bukan di luar dugaan, tapi ini sudah diprediksi dan yang tinggal di Bandung mesti siap siaga menghadapinya,” ujarnya.

Gubernur meminta pemerintah daerah menyusun langkah mitigasi bencana sesuai dengan data wilayah masing-masing, seperti arah evakuasi, penyimpanan logistik, hingga koordinasi teknis harus dipetakan sejak dini. Kalau sudah daerah datanya jelas, maka harus segera dibuat. “Kalau nanti dari sini terjadi nih, larinya ke sini, disimpannya di sini. Kan seperti itu. Nanti yang mengorkestasinya Kepala BPPD Jabar,” imbuhnya.

Tak hanya itu, Dedi menerangkan bahwa dirinya sudah menjalin koordinasi dengan BPBD Provinsi Jabar. Ia bahkan telah memberi instruksi agar dalam waktu dekat dilakukan simulasi penanganan bencana akibat Sesar Lembang. Terkait relokasi, Dedi mengingatkan bahwa langkah tersebut membutuhkan kesediaan masyarakat. Kendala terbesar biasanya muncul karena warga kerap enggan direlokasi sebelum bencana benar-benar menimpa.

“Kita siapkan, relokasi pasti banyak nanti tempat relokasinya. Tapi yang penting kan warganya harus mau dari sekarang bersiap-siap untuk relokasi. Tinggal pertanyaannya, warga kita ini kalau sebelum terjadi bencana dipindahin, mau nggak?,” tandasnya.

Selain simulasi dan relokasi, gubernur juga menegaskan perlunya upaya pencegahan lain berupa larangan pembangunan di Kawasan Bandung Utara (KBU) yang rawan bencana. “aya tegaskan sekali lagi, kepada pemerintah Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, untuk tidak lagi mengeluarkan izin di kawasan-kawasan yang memiliki potensi bencana Sesar Lembang,” sambungnya. (H-2)