Industri Dituntut Tanggung Jawab Penuh atas Sampah Plastik

Daur ulang sampah plastik.(MI/Sekar Arum Pramudita)

Pemerintah menegaskan pentingnya komitmen nyata dari pelaku industri dalam mengatasi persoalan sampah plastik di Indonesia. Direktur Pengurangan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Agus Rusli, menyampaikan bahwa industri harus benar-benar menjalankan tanggung jawab pengelolaan sampah pasca-konsumsi sesuai dengan kebijakan Extended Producer Responsibility (EPR), bukan hanya menjadikannya sebagai jargon semata.

Agus Rusli menekankan bahwa Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2025 mengamanatkan kita untuk bisa 100% melakukan pengelolaan sampah pada 2029. Ia menuturkan jika dirinya berambisius dan optimis jika masyarakat Indonesia, terutama para pelaku industri dapat memenuhi amanat tersebut guna membangun Indonesia.

Hal tersebut disampaikan dalam acara “Towards Circularity: Tackling Waste Management Challenge Through Multi-Stakeholder Collaboration” yang digelar pada Selasa (26/8) di Habitate Jakarta, Karet Kuningan, Jakarta. Acara ini digelar dalam bentuk talkshow dengan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, termasuk PT PepsiCo Indonesia Foods and Beverages (PepsiCo Indonesia), Indonesia Packaging Recovery Organization (IPRO), dan komunitas lokal Bali Waste Cycle (BWC).

Sebagai direktur Pengurangan Sampah KLHK, Agus Rusli berkali-kali menekankan undang-undang dan peraturan yang sudah jelas mengatur kewajiban produsen untuk mengurangi sampah kemasan. Dalam praktiknya, keterlibatan beragam pemangku kepentingan hulu ke hilir, baik di sektor swasta, publik, hingga sektor informal tentunya memainkan peran penting dalam memperkuat infrastruktur pengumpulan dan daur ulang sampah baik di tingkat nasional maupun regional.

“Kami sebenarnya sangat berharap, lebih banyak produsen yang bergabung dan aktif dengan diberlakukannya Permen LHK. Kami ingin semua industri itu bertanggung jawab atas limbah kemasannya. Kita berharap limbah-limbah seperti plastik, itu bisa diolah dan syukur-syukur bisa dijadikan bahan baku kemasan lagi, sehingga tercapai target peraturan pada 2029 nanti,” jelasnya saat ditanyakan mengenai peran dan harapan pemerintah dalam memastikan partisipasi aktif pelaku industri.

Agus Rusli mengapresiasi langkah produsen besar seperti PepsiCo yang mulai menunjukkan taringnya dalam berkomitmen penuh terhadap pertanggungjawaban limbah industri bersama IPRO dan BWC. Kehadiran produsen multinasional dinilai berperan penting karena skala produksi dan distribusi mereka memiliki dampak besar terhadap jumlah sampah kemasan di masyarakat.

KLHK berharap inisiatif serupa dapat diperluas ke lebih banyak sektor industri, sehingga beban plastik dapat ditekan sekaligus membuka peluang dalam ekosistem ekonomi sirkular. Dengan dorongan dari pemerintah serta keterlibatan pihak-pihak besar, Indonesia diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. (Z-10)