PROGRAM Makan Bergizi Gratis memperoleh anggaran sebesar Rp 335 triliun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN 2026. Besaran itu juga membuat Badan Gizi Nasional atau BGN, selaku pelaksana MBG, menjadi lembaga yang mendapat anggaran terbanyak.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan rencana anggaran MBG sebesar Rp 335 triliun untuk 2026 akan difokuskan untuk intervensi gizi hingga digitalisasi operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ia menyebut setidaknya Rp 1,2 triliun per hari atau sekitar kurang lebih Rp 25 triliun per bulan untuk intervnsi gizi.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
"Karena penerima manfaatnya sudah kami asumsikan mencakup 82,9 juta, kami sedang melakukan percepatan-percepatan di mana ada 19 ribu (mitra SPPG) yang tinggal kami lihat kelayakan-kelayakannya," kata Dadan di Antara Heritage Center, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Agustus 2025.
Dadan mengatakan intervensi gizi itu akan menyasar ibu hamil, ibu menyusui, balita non-PAUD dan seluruh siswa mulai dari PAUD hingga SMA. Besaran anggarannya sekitar 75 persen dari total Rp 335 triliun.
Selain itu, anggaran MBG akan digunakan untuk dukungan manajemen dan digitalisasi operasional SPPG agar lebih mudah dipantau dan terkontrol. "Kami ingin semua tercatat dan mudah dipantau melalui digitalisasi, dan kami akui bahwa digitalisasi masih tertinggal karena ada satu dan lain hal," kata Dadan.
Menurut Dadan, selama ini operasional SPPG masih tertinggal karena sistem belum sepenuhnya terdigitalisasi. "Seharusnya ketika satu SPPG berdiri itu sudah masuk dalam sistem yang terdigitalisasi, mulai dari anak-anak di absen setiap hari, kemudian absennya itu masuk di SPPG dan datanya bisa langsung ke pusat. Nah, ini kami agak tertinggal akan kami kejar di tahun depan," ujarnya.
Adapun saat ini, Dadan mengatakan hingga pertengahan Agustus 2025, sudah berdiri 5.905 SPPG yang melayani sekitar 20,5 juta penerima manfaat. Pendirian dapur-dapur tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan pengusaha lokal, organisasi masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat, tanpa menambah beban pada APBN 2025. Investasi yang terserap dari masyarakat untuk membangun infrastruktur dapur diperkirakan mencapai Rp12 triliun.
"Ditambah sekitar 19.000 dapur lain yang sudah terbangun namun belum beroperasi, nilai investasi diproyeksikan menembus Rp 38 triliun. Secara keseluruhan, perputaran ekonomi dari program ini berpotensi mencapai Rp50 triliun," kata Dadan.
Dalam pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, 15 Agustus lalu, ia menyampaikan kenaikan anggaran untuk MBG yang mencapai Rp 335 triliun. Menurut Prabowo, alokasi anggaran itu ditujukan untuk 82,9 juta penerima manfaat MBG yang terdiri dari siswa, ibu hamil, dan balita melalui satuan pelayanan pemenuhan gizi.
"Kita bangun generasi unggul anak-anak kita melalui MBG. Generasi unggul lahir dari tubuh yang sehat dengan gizi yang terpenuhi," kata Ketua Umum Partai Gerindra itu.
Prabowo mengklaim penyaluran MBG bisa secepatnya menghilangkan stunting dan memberikan efek positif berantai ke masyarakat. "Menciptakan ratusan ribu lapangan pekerjaan baru dan memberdayakan di lahan petani, nelayan, peternak dan pelaku- pelaku UMKM," kata dia.
Adapun anggaran untuk MBG tersebut sebagian besar diambil dari anggaran pendidikan yang berjumlah sekitar Rp 757 triliun dalam APBN 2026. Alokasinya sekitar 40 persen. MBG juga akan memperoleh kucuran dana dari anggaran kesehatan sekitar Rp 24 triliun.